Pemerintah menggulirkan program pemberian Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK). Program yang merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang Cipta Kerja diharapkan dapat membesarkan dan mendorong UMK naik kelas.
Hal tersebut disampaikan oleh
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil
Lahadalia dalam keterangan pers bersama
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir serta Menteri
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki, usai Pemberian
NIB, di Gedung Olahraga Nanggala Kopassus, Jakarta Timur, Rabu (13/07/2022).
“Untuk tahun 2022 tadi di-launching
oleh Bapak Presiden dan rencana kita akan mengunjungi di 20 kota. Program ini
merupakan bagian dari implementasi dari UU Cipta Kerja, khususnya OSS (Online
Single Submission),” ujar Bahlil.
Program ini, ungkap Bahlil, adalah
kolaborasi antara Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
(BKPM), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Kementerian Koperasi
dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM).
“Kementerian Investasi mengeluarkan
izin-izinnya secara gratis, tanpa bayar, kemudian sertifikat halal juga enggak
bayar, dan SNI. Yang kedua adalah nanti dari Kementerian BUMN yang akan
membiayai lewat KUR (Kredit Usaha Rakyat), lewat bank himbara. Selanjutnya,
yang akan menjalankan pengawasan peningkatan kapasitas produksi dan
pendampingan adalah Kementerian Koperasi dan UKM,” ujarnya.
Bahlil optimistis dengan kolaborasi
yang dilakukan dan didukung oleh pemerintah daerah, upaya untuk mendorong UMK
naik kelas ini akan membuahkan hasil.
“Saya punya keyakinan bisa kita
wujudkan, dengan catatan harus ada kerja sama antara bupati, wali kota,
gubernur, dan kementerian. Karena yang tahu tentang peta UMKM (usaha mikro,
kecil, dan menengah) di daerah itu adalah bupati, gubernur, dan wali kota, kami
dari Kementerian Investasi hanya menyiapkan aplikasi yang cepat dan tepat serta
efisien,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri BUMN Erick
Thohir menyampaikan bahwa ada tiga hal yang menjadi fokus utamanya. Pertama,
mendorong target UMKM yang memiliki legalitas usaha menjadi lebih tinggi;
kedua, penyerapan KUR; dan ketiga, keterbukaan pemerintah daerah dalam bekerja
sama dengan pemerintah pusat.
“Tadi kita sudah diskusi bertiga, kita
akan menyambungkan data yang ada di PNM Mekaar, yang jumlahnya 12,7 juta
nasabah ibu-ibu, pinjaman Rp1-4 juta. Lalu kita sambungkan juga data nasabah
UMKM yang ada di bank bank-bank himbara, dan insyaallah kalau ini kita bisa
gabungkan 1,5 juta menjadi 10 juta, bukan hal yang tidak mungkin,” ujar Erick.
Sejalan dengan itu, pemerintah juga
mendorong pelaku UMK untuk memanfaatkan fasilitas KUR untuk modal dan
mengembangkan usahanya. Pemerintah pun menargetkan rasio kredit bagi para
pelaku UMKM mencapai 30 persen di tahun 2024.
“Diminta oleh Presiden kalau bisa
kita mencapai 30 persen dari pendanaan untuk UMKM tercapai di perbankan di
tahun 2024,” kata Erick.
Peningkatan penyaluran KUR ini
diharapkan dapat menjadi stimulus untuk meningkatkan produktivitas usaha UMK
dan membawanya menuju skala yang lebih besar dan tentunya mendorong pertumbuhan
ekonomi di Indonesia.
Sementara itu, Menkop UKM Teten
Masduki menyampaikan dalam upaya mendorong UMK naik kelas, selain melakukan
pendampingan, pemerintah juga terus mendorong peningkatan rasio pelaku usaha
yang masuk ke platform digital. Pemerintah menarget sebanyak 30 juta UMKM masuk
atau onboarding ke ekonomi digital
“Saat ini sudah 19 juta, jadi dalam
dua tahun kita akan targetkan 11 juta. Kita sudah kerja sama dengan pelaku
e-commerce, karena yang kita kejar sekarang mikro dan itu ada di secondary
city. Saya kira (target akan) tercapai karena memang sekarang ada semangat di
UMKM untuk go online, untuk masuk ke ekosistem digital karena omzet mereka
menjadi lebih baik ketika mereka masuk ke online,” kata Teten.
0 Komentar