JAKARTA-Presiden Jokowi menggelar rapat bersama Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi hingga Menteri Agraria Hadi Tjahjanto pada hari ini, Senin 11 Juli 2022. Dalam rapat tersebut, pemerintah sepakat membentuk tim untuk menyelesaikan masalah tanah di Sumatera Utara.
"Memang konflik lahan dan
pertanahan yang terbesar di Indonesia ini, di Sumatera Utara," kata Edy
saat ditemui usai rapat di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 11 Juli 2022.
Edy menyatakan salah satu hal yang
menjadi sorotan adalah soal tanah menganggur yang diduduki masyarakat. Lokasi
lahannya bermacam-macam, dari lahan perkebunan, tanah untuk TNI Angkatan Udara,
tanah di daerah Polonia, hingga tanah eks Hak Guna Usaha (HGU).
Edy mencontohkan kasus tanah milik
perusahaan yang menganggur, lalu digarap masyarakat untuk bertani dengan alasan
kondisi perekonomian sedang terganggu.
Pemerintah lalu ingin memberikan
kepastian hukum agar pemanfaatannya jelas untuk kesejahteraan masyarakat, bukan
untuk mafia tanah. Jika memang ada tanah yang memang dimiliki masyarakat,
menurut dia, maka pemerintah ingin memastikan sertifikat kepemilikannya agar
bisa dimanfaatkan.
Tapi untuk urusan mafia tanah, eks
Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) ini
menyerahkan hal itu ke pihak berwajib. Walau begitu, Ia menyebut praktik yang
dilakukan sudah diketahui.
"Pasti anda sudah tahu,
(mereka) berusaha memakai rakyat untuk memiliki lahan-lahan itu, tapi hak itu
kan harus dibuktikan, ditemukan, sehingga bisa diselesaikan," kata dia.
Untuk itu, Edy menyebut Menteri
Agraria Hadi Tjahjanto sedang mempelajari masalah tersebut. Hadi juga disebut
akan langsung berangkat ke Sumatera Utara untuk memastikan kondisi tanah di
sana pada hari ini.
Hadi sendiri tak bersedia menerima
pertanyaan soal hasil rapat tentang tanah ini. "Nanti ada yang berwenang
yang menjelaskan," kata Mantan Panglima TNI itu.
Edy Rahmayadi menyebut tugas lebih
lanjut dari tim akan dibahas di tingkat kementerian, termasuk siapa saja nama
yang akan mengisi tim tersebut.
Nama-nama itu, kata dia, akan diputuskan oleh Presiden Jokowi.
"Nanti diputuskan oleh
kepresidenan, saya hanya melaporkan kondisi riil," kata dia.
0 Komentar