Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengungkapkan bahwa kesejahteraan dan keamanan masyarakat di Papua terus menjadi perhatian Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menurut Eks Panglima TNI itu, Jokowi memberikan hal tersebut dengan pendekatan yang humanis.
“Ada teman-teman yang turun dari hutan, dari gunung. Ada langkah kesejahteraan semuanya itu. Berikutnya regional secara wilayah sudah ada pendekatan yang signifikan, seperti pembangunan jalan, (infrastruktur) kesehatan, presiden sampai memikirkan jamban (tempat buang air) dan seterusnya,” kata Moeldoko usai rapat bersama Menko Polhukam Mahfud Md terkait perkmebangan Papua di Hotel Westin Jakarta, Kamis (21/7/2022).
Selain terhadap masyarakat Papua, lanjut Moeldoko, Jokowi juga memberikan kesejahteraan bahkan terhadap mereka yang ditahan sebagai tahanan politik dengan membebaskannya agar bisa kembali ke Bumi Cendrawasih.
Meski begitu, Moeldoko mengamini adanya front dalam tujuan mereka masih-masing walau tidak diakui PBB.
“Tujuan mereka ada front pergerakan bersenjata, ada front politiknya, ada front medianya, itu yang dilakukannya selama ini,” jelas Moeldoko.
Moeldoko memastikan, meskti terjadi gerakan di Papua yang tak seirama, status mereka sebagai kelompok kriminal. Artinya, dalam penegakan hukum dilakukan Polri, sementara tugas dari TNI adalah mem-backup.
“Aparat keamanan di Papua itu memiliki SOP (standar operational procedure) jadi pendekatannya pasti profesional dan proporsional. Ini masih pada tahapan kriminal maka kepolisian ada di depan, TNI bersifat backup kecuali pengamanan perbatasan Papua Nugini dan Indonesia itu sepenuhnya tugas TNI,” Moeldoko menutup.
Minta Komnas HAM Selidiki Serangan KKB
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menindaklanjuti dan menyelidiki kasus serangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terhadap warga sipil di kampung Nogolait Kabupaten Nduga, Papua. Pasalnya, serangan ini menimbulkan korban jiwa.
"Kekerasan yang dilakukan KKB sudah menimbulkan korban jiwa meninggal dunia. Dan tidak ada seorang pun yang boleh menghilangkan hak hidup orang," tegas Moeldoko dikutip dari siaran persnya, Rabu (20/7/2022).
"Untuk itu, Komnas HAM harus turun untuk memastikan apakah ada pelanggaran HAM dalam peristiwa itu," sambung dia.
Moeldoko sendiri mengutuk keras aksi kejam KKB yang telah menewaskan belasan warga sipil di Papua. Dia memastikan pemerintah bergerak cepat untuk menangkap dan memproses hukum pelaku kejahatan kemanusiaan tersebut.
"Negara tidak pernah mentolerir siapapun yang berupaya menyebar teror, mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat, apalagi sampai menimbulkan korban meninggal dunia," jelas Moeldoko dikutip dari siaran persnya, Selasa (19/7/2022).
0 Komentar