Presiden Joko Widodo
(Jokowi) membuat pernyataan yang cukup mencengangkan. Jokowi mengungkap
'ketakutan' yang saat ini ditakuti semua negara, tak terkecuali Indonesia.
'Makhluk' yang ditakuti semua negara itu saat ini bernama inflasi.
Saat memberikan
pengarahan dalam pengendalian inflasi dengan seluruh kepala daerah, Jokowi
kembali mengingatkan pentingnya seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah,
mengendalikan inflasi.
"Sekarang yang
ditakuti semua negara, ditakuti semua negara adalah kenaikan barang dan jasa,
inflasi. Paling ditakuti," kata Jokowi, seperti dikutip Rabu (14/9/2022).
Menurut kepala
negara, apabila terjadi kenaikan harga barang dan jasa di suatu daerah dan
kepala daerah hanya diam, maka yang bersangkutan tidak memahami inflasi. Pun
dampaknya kepada rakyat.
"Hati-hati
dengan satu kata ini. Inflasi. Hati-hati. sekarang semua negara ketakutan
dengan yang namanya inflasi," ujar Jokowi.
Mantan Wali Kota Solo
itu menegaskan kalau instrumen yang lazim digunakan dalam mengendalikan inflasi
adalah menaikkan suku bunga. "Yang kita lakukan sekarang ini di situ iya.
Di lapangannya kita juga kerja sehingga kita harapkan betul-betul negara kita
bisa mengendalikan inflasi dengan baik," kata Jokowi.
Lebih lanjut, kepala
negara bilang kalau hingga hari ini, ada 2% dana transfer umum Rp 2,17 triliun.
Kemudian anggaran belanja tidak terduga Rp 16,4 triliun baru digunakan Rp 6,5
triliun.
"Artinya masih
ada ruang yang sangat besar untuk menggunakan dana alokasi umum maupun belanja
tidak terduga oleh provinsi, kabupaten maupun kota," ujar Jokowi.
Eks Gubernur DKI
Jakarta itu juga mengingatkan kalau realisasi APBD saat ini baru 47%. Untuk
itu, Jokowi memberikan perintah kepada kepala daerah agar merealisasikan
anggaran di sisa waktu hingga Desember.
"Karena kita
tahu kontribusi APBD terhadap pertumbuhan ekonomi sebuah daerah itu sangat
besar. Dan juga supaya kita juga tahu bahwa akibat inflasi tersebut terutama yg
berkaitan dengan harga pangan ini hati-hati. Kontribusi harga pangan terhadap
kemiskinan itu 74%," katanya.
"Begitu harga
pangan naik, artinya di sebuah daerah kemiskinan juga akan terkerek ikut naik.
Utamanya itu beras sebagai komponen utama. Jadi hati-hati kalau harga beras di
daerah bapak ibu sekalian itu naik meski hanya 200 atau 500 perak itu segera
diintervensi. Karena itu menyangkut kemiskinan di kabupaten, di kota, di
provinsi yang bapak ibu pimpin itu akan langsung bisa naik angka
kemiskinannya," lanjutnya.
0 Komentar