Presiden Joko Widodo (Jokowi)
memberikan tanggapan soal rencana aksi demonstrasi besar-besaran oleh para
buruh yang menyuarakan penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM)
bersubsidi. Presiden Jokowi meminta demonstrasi dilakukan dengan cara yang
baik.
"Ya ini kan negara demokrasi,
sampaikan dengan cara-cara yang baik ya," ujar Jokowi kepada wartawan di
Sarinah, Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (5/9/2022) malam.
Diberitakan, serikat buruh bakal
menggelar aksi demonstrasi besar-besaran menolak kenaikan harga BBM bersubsidi
pada 6 September 2022, di 33 provinsi.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja
Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan akan ada puluhan ribu buruh yang bakal
turun ke jalan. Sementara aksi demo buruh di Jakarta akan dipusatkan di depan
Gedung MPR/DPR.
Bersama aksi tersebut, buruh akan
mendesak Pimpinan DPR memanggil Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri
ESDM, dan para menteri yang terkait dengan kebijakan kenaikan harga BBM.
"Bilamana aksi 6 September
tidak didengar pemerintah dan DPR, maka Partai Buruh dan KSPI akan
mengorganisir aksi lanjut dengan mengusung isu tolak kenaikan harga BBM, tolak
omnibus law, dan naikkan upah tahun 2023 sebesar 10 persen sampai 13
persen," ujar Said Iqbal melalui pernyataan tertulis, Minggu (4/9/2022).
Said mengatakan, ada beberapa alasan
buruh menolak kenaikan harga BBM. Pertama, harga BBM naik tersebut akan
menurunkan daya beli masyarakat. Padahal, daya beli sudah turun 30 persen saat
ini. Oleh karenanya, dengan kenaikan harga BBM, daya beli diperkirakan turun
jadi 50 persen. Di sisi lain, kata Said, upah buruh tidak naik dalam tiga tahun
terakhir.
Bahkan, Menteri Ketenagakerjaan
sudah mengumumkan jika pemerintah dalam menghitung kenaikan UMK 2023 kembali
menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
0 Komentar