Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) kembali menerima predikat A dalam Hasil Evaluasi Reformasi 2022. Penghargaan tersebut menjadi kali keempat bagi Pemprov Jateng sebagai peraih predikat A pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (Sakip) sejak 2018. Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan, penghargaan tersebut merupakan motivasi untuk terus berbenah di bidang reformasi birokrasi.
"Kami mesti ada satu target lagi untuk bisa dapat Double A, jadi AA. Kami harus belajar dari tempat lain agar bisa melakukannya," ujarnya.
Pernyataan tersebut disampaikan Ganjar saat menerima penghargaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN-RB) Abdullah Azwar Anas di Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan (Jaksel), Selasa (6/12/2022).
Tak lupa, ia mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB) yang telah memberikan penghargaan itu.
"Saya menyampaikan terima kasih atas apresiasi dari Kementerian PAN-RB pada kami. Hal ini termasuk hasil kerja kawan-kawan Pemprov Jateng," ucap Ganjar.
Terkait penargetan Pemprov Jateng mencapai AA, ia menjelaskan bahwa pihaknya sedang menjalankan berbagai upaya, salah satunya lewat pembangunan puluhan mal pelayanan publik (MPP). Ganjar menargetkan, sebanyak 35 kabupaten atau kota se-Jateng dapat memiliki MPP masing-masing.
"Maka saya minta seluruh daerah Jateng yang belum ada MPP segera buat. Hal ini tidak sulit dan hanya butuh mau saja untuk melakukan itu," jelasnya.
Provinsi Jateng, lanjut dia, sejauh ini telah memiliki 22 MPP yang tersebar di berbagai wilayah, di antaranya MPP Provinsi Jateng, Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, Sragen, Karanganyar, Kota Surakarta, dan Kota Salatiga. Kemudian ada juga MPP di Kota Magelang, Kota Semarang, Kendal, Kudus, Jepara, Pati, Blora, Kebumen, Purworejo, Banyumas, Grobogan, Klaten, Brebes, Rembang, dan Cilacap.
Menurut Ganjar, reformasi birokrasi terpenting adalah memberikan pelayanan dengan baik dan optimal. Salah satunya melalui pemanfaatan mal pelayanan publik yang ada.
"Tapi intinya birokrasi mesti di reformasi, pelayanan harus lebih baik," paparnya. Selain itu, lanjut Ganjar, tak kalah penting pemerintah harus memperhatikan sektor investasi, penurunan angka kemiskinan, dan digitalisasi. "Itu semua juga perlu mendapat perhatian," tuturnya.
0 Komentar