Aksi Presiden Jokowi khususnya soal pelarangan ekspor bijih nikel dan pengembangan hilirisasi nikel di dalam negeri berbuah manis. Atas hal itu, nilai tambah dari ekspor nikel yang sudah dihilirisasi mencapai US$ 33,8 miliar atau sekitar Rp504 triliun (kurs Rp 14.904 per US$) pada tahun 2022.
"Ekspor produk turunan nikel tahun 2022 mencapai angka US$ 33,8 miliar, dampaknya sektor UMKM daerah penghasil nikel cukup signifikan," terang Septian Hario Seto, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Kordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) dalam BRI Microfinance 2023, Kamis (26/1/2023).
Tak sampai dinilai itu, Seto menargetkan nilai tambah ekspor nikel ke luar negeri akan naik pada tahun ini mencapai US$ 35 - US$ 38 miliar. "Ini bisa menggantikan (nilai) ekspor sawit yaang terbesar di Indonesia setelah batu bara," ungkap Seto.
Ke depan, kata Seto pemerintah akan membuat bagaimana investasi di sektor pertambangan ini terbentuk suatu ekosistem bukan hanya proyek per proyek. Misalnya dari pertambangan, kemudian terbentuk kawasan industri yang menghasilkan mateial baterai yang bisa membentuk kendaraan listrik.
Presiden Jokowi menegaskan bahwa Indonesia tak akan goyah atas kebijakan yang sudah dilakukan. Khususnya kebijakan dalam pelarangan kegiatan ekspor bijih nikel dan pengembangan hilirisasi di dalam negeri.
Seperti yang diketahui, pelarangan kegiatan ekspor bijih dan pengembangan hilirisasi di dalam negeri mendapat tekanan dari dunia tak terkecuali Uni Eropa (UE) yang membawa Indonesia ke dalam sengketa perdagangan dunia di Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO).
Presiden Jokowi menyatakan, mineral mentah menjadi program prioritas yang saat ini digencarkan pemerintah. Salah satunya dengan mengambil peran transisi energi bersih dan penurunan emisi karbon untuk mengurangi pemanasan global.
Meski demikian, Jokowi mengaku bahwa program hilirisasi di dalam negeri juga menemui sejumlah tantangan dari beberapa negara di dunia. Namun mantan Wali Kota Solo tersebut tak akan goyah meskipun mendapat sejumlah tekanan.
Menurut Jokowi, setelah pemerintah resmi menyetop ekspor bijih nikel ke luar negeri beberapa waktu lalu, pemerintah akan melanjutkan pelarangan ekspor komoditas mineral mentah seperti bauksit, timah dan tembaga. Dengan demikian, dapat meningkatkan nilai tambah dan menciptakan banyak lapangan pekerjaan.
"Rangkaian pertemuan G20 di Bali kita dapat kepercayaan momentum ini dipergunakan untuk merebut investasi peluang ekonomi hijau seperti pengemabangan EBT, Mobil Listirk kawasan industri hijau dan industri yang ramah lingkungan," kata dia.
0 Komentar