Presiden Jokowi kembali mengungkapkan kekecewaannya atas komoditas tambang RI yang masih dijual mentah-mentah keluar negeri, salah satunya timah.
Jokowi menyesalkan RI masih mengekspor timah besar-besaran, tapi nilai tambah tidak dirasakan negara ini. Padahal, Indonesia merupakan pemilik cadangan timah terbesar ke-2 dunia.
Jokowi menyebut, Indonesia merupakan eksportir timah mentah (tin ore) terbesar no.1 di dunia. Sementara China merupakan importir timah terbesar di dunia. Artinya, timah mentah RI besar-besaran diekspor ke China.
"Timah ini kita no.1 pengekspor tin ore. Cadangan kita no.2 di dunia. RRT (China) itu importir no.1 untuk bahan mentah timah," ungkapnya saat Mandiri Investment Forum di Jakarta, Rabu (01/02/2023).
Padahal, bila timah ini diolah lebih lanjut di dalam negeri, maka menurutnya nilai tambah bisa mencapai 69 kali lipat. Oleh karena itu, dia mendorong agar hilirisasi timah di dalam negeri bisa berjalan dan berkembang.
"Kalau kita ini buat yang namanya komponen-komponen PCB ini nilai tambahnya bisa 69 kali. Kenapa gak kita buat? Kenapa kita ekspor? Dan yang dapat negara lain lagi," tuturnya.
Jokowi pun menegaskan Indonesia harus konsisten dalam menjalakan program hilirisasi tambang. Kalau pun ada pihak internasional yang menggugat, menurutnya pemerintah jangan gentar, dan harus tetap maju menjalankan program hilirisasi di Tanah Air.
"Hati-hati, kita harus konsisten. Meskipun ini diulang lagi, digugat lagi, gak apa-apa. Jangan luntur," imbaunya.
Seperti diketahui, pada Oktober 2022 lalu RI telah dinyatakan kalah di dalam gugatan pertama di Badan Penyelesaian Sengketa atau Dispute Settlement Body (DSB) Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terkait larangan ekspor bijih nikel.
Namun demikian, Jokowi menegaskan RI tak akan mundur. Presiden beralasan, kebijakan hilirisasi di dalam negeri penting agar negara ini bisa melompat menjadi negara maju.
"Saya sampaikan ke Menteri jangan tengok kanan kiri. Digugat di WTO, terus, kalah tetap terus, karena inilah yang akan melompatkan negara berkembang menjadi negara maju, apalagi negara kita," tuturnya.
Saat dinyatakan kalah di WTO, Pemerintah Indonesia kini sudah mengajukan banding pada Desember 2022 lalu.
"Indonesia telah memberitahu Badan Penyelesaian Sengketa tentang keputusannya untuk mengajukan banding atas laporan panel dalam kasus yang dibawa oleh Uni Eropa dalam 'Indonesia - Tindakan Terkait Bahan Baku' (DS592)," ujar situs resmi WTO.
0 Komentar