Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI memberi penghargaan Provinsi Jawa Tengah, sebagai daerah yang berkomitmen menerapkan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang mengarah pada Terorisme (RAN PE). Predikat itu diperoleh karena Jateng berkomitmen mencegah paham ekstrem dan radikal melalui regulasi, bidang pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Jateng Haerudin mengatakan, komitmen tersebut dibuktikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan meneken Pergub Nomor 35 Tahun 2022. Menurutnya, peraturan itu merupakan implementasi lanjutan dari Perpres Nomor 7 Tahun 2021.
Haerudin menyebut, baru empat provinsi di Indonesia yang telah menginisiasi lanjut Perpres terkait RAN PE. Di antaranya, Jawa Timur, Jawa Barat, Jateng, dan Sulawesi Tengah. Penghargaan yang diserahkan Ketua Sekretariat Bersama RAN PE Komjen Polisi Boy Rafli Amar itu, diterima awal Maret 2023 di Jakarta.
Haerudin mengatakan, bibit dari sebuah aksi terorisme berawal dari intoleransi. Di Jateng, indeks toleransi berada pada skor 73,68 persen. Ini berarti, masih ada pihak-pihak yang belum menerapkan toleransi seutuhnya.
Berkaca dari kondisi itu, selain regulasi di Jateng juga terdapat 77 Sekolah Damai yang diinisiasi bersama Wahid Foundation. Sekolah setingkat SMA/SMK yang telah menerapkan kebijakan tersebut, menjalankan tiga pilar dasar. Yakni, pilar sistem peringatan pencegahan intolaransi, pilar toleransi dan perdamaian, dan pilar pembentukan kepemimpinan berdasar nilai damai dan inklusif.
“Pak Gubernur kemarin dapat dua penghargaan. Selain inisiator pencegahan ekstremisme, juga mendapatkan penghargaan kerja sama dengan multipihak, dengan Wahid Foundation, Yayasan Percik, Prasasti Perdamaian dan Aman,” ujarnya.
Selain itu, Provinsi Jawa Tengah di bawah komando Ganjar Pranowo, juga aktif menyambangi eksnapi teroris yang telah keluar dari penjara dan membaur dengan masyarakat. Pemprov Jateng menggandeng BNPT, Densus 88, Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), serta Baznas Jateng, juga menggerakkan perekonomian eksnapiter.
Haerudin berharap, dengan terobosan-terobosan ini bisa menurunkan tingkat intoleransi 5-10 persen, agar bisa menepis isu politik identitas dan menurunkan suhu politik jelang Pemilu 2024.
0 Komentar