Greenpeace Indonesia menemukan kegagalan di proyek lumbung pangan atau food estate di hutan, lahan gambut, dan di wilayah adat di Kalimantan Tengah. Salah satu kegagalan itu berupa proyek yang dikelola Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
Juru Kampanye Hutan Greenpeace, Arie Rompas, mengatakan kegagalan itu berupa tanaman singkong di Kalimantan Tengah, yang berada di Kabupaten Gunung Mas. "Kemenhan menanam singkong, tapi enggak tumbuh. Padahal sudah buka hutan gitu, ya," kata Arie.
Luas lahan yang disiapkan 31.719 hektare untuk lahan singkong. Temuan Greenpeace, setengah dari luas lahan itu sudah dicakup berbagai izin penggunaan lahan pribadi maupun fasilitas umum.
Lahan food estate itu mencakup lahan permukiman Desa Tampelas, Tewai Baru, Sepang Kota, dan Pematang Limau, di Kecamatan Sepang, Gunung Mas. Pematokan lahan itu, menurut laporan Greenpeace, menimbulkan gesekan antara pemerintah dan masyarakat adat Dayak.
Kementerian yang dipimpin Prabowo ini meneruskannya membuka 760 hektare hutan pada 14 November 2020. Greenpecae mencatat, pembukaan lahan singkong itu tanpa penilaian lingkungan.
Arie mengatakan, tak hanya di Gunung Mas, kegagalan food estate di beberapa daerah itu tidak menghasilkan tanaman yang sukses. Menurut dia, kegagalan terjadi karena kebijakan food estate tidak berbasis penelitian yang kredibel. "Selalu dibikin tergesa-tergesa," ujarnya.
Beberapa proyek food estate ini yang tampak besar di antaranya terletak di empat provinsi, Seperti Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Dalam perencanaan awalnya, biaya lumbung pangan sebagai proyek strategis nasional itu memiliki anggaran sebesar Rp 1,9 triliun pada 2020-2021. Sementara pada 2022 mencapai Rp 4,1 triliun.
0 Komentar