Pada tahun 2020 lalu, Prabowo dipercaya oleh presiden untuk fokus dalam pengembangan proyek food estate komoditi Singkong. Proyek yang digagas untuk mengantisipasi potensi krisis pangan akibat pandemi virus corona ini terletak pada Provinsi Kalimantan Tengah, tepatnya di Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas dengan Area of Interest (AOI) seluas 165.319,12 hektare.
Penunjukkan sebagai penanggung jawab dalam proyek food estate singkong ini sejatinya sejalan dengan pernyataan-pernyataan Prabowo yang telah mendorong komoditi ini untuk menjadi bagian dari program food estate sejak tahun 2019.
Namun, dua tahun berjalan proyek food estate singkong ini justru mangkrak lantaran tidak ada hasil yang dapat dipanen. Alih-alih menjaga ketahanan pangan, kegagalan proyek ini justru memicu persoalan lingkungan baru seperti bencana banjir yang kian meluas dan berkepanjangan, serta memaksa masyarakat Dayak mengubah kebiasaan mereka dalam menanam.
Menurut Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Arie Rompas, pembukaan lahan seluas 700 hektar untuk proyek food estate kebun singkong di Kalimantan Tengah dapat memicu banjir. Ia mengatakan, pembukaan lahan untuk proyek food estate yang dipimpin Prabowo itu menyebabkan resapan air berkurang, terutama di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Kahayan. Tidak hanya Greenpeace Indonesia, menurut Janang Firman selaku Manajer Advokasi dan Kajian Walhi Kalimantan Tengah, banjir yang terjadi di daerah Kabupaten Gunung Mas sebelum dilaksanakannya proyek food estate memiliki ketinggian berkisar 10-40 cm, sementara kini ketinggian banjir dapat berkisar 1-1,5 meter.
Bukan hanya banjir, gagalnya proyek food estate di wilayah Kalteng ini juga memaksa masyarakat sekitar mengubah kebiasaan mereka dalam menanam. Pemaksaan dalam perubahan pola tanam dari dua kali menjadi tiga kali (IP300) dalam setahun menghasilkan musibah karena pola pertanian ini tidak berhasil dan mengakibatkan gagal panen di periode tanam pertama serta hasil produksi yang tidak maksimal di periode tanam selanjutnya. Saat ini petani di lokasi food estate untuk intensifikasi seperti Desa Belanti Siam dan Gadabung Kecamatan Pandih Batu, Pulang Pisau kembali menggunakan pola tanam (IP 200), atau pola pertanian dua kali tanam dalam satu tahun.
Walaupun demikian, dalam acara Global Food Security Forum pada November 2022 lalu, Prabowo masih membanggakan program food estate yang menurutnya bisa berkontribusi untuk ketahanan pangan. Dengan berbagai dampak negatif yang ditimbulkan akibat kegagalan proyek tersebut, justru hal ini semakin menegaskan bahwa ambisi Prabowo sangat berbanding terbalik dengan realitas yang ada.
0 Komentar