Cawapres dari paslon nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, menyatakan akan membangun 40 kota baru selevel Jakarta.
"Kami memiliki satu tekad bahwa di dalam pemerintahan yang akan datang, minimal harus dibangun 40 kota baru yang selevel Jakarta," kata Cak Imin dari pangung debat cawapres yang digelar KPU RI, Jumat (22/12/2023).
Cak imin menyatakan pembangunan kota harus dibuat merata di seluruh Indonesia dan tidak harus berpusat di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Menanggapi wacana Cak Imin tersebut, Pengamat Perkotaan Yayat Supriyatna menjelaskan, membangun 40 kota seperti atau setara Jakarta bukan perkara mudah.
"Diperlukan Key Performance Indicator (KPI) dari apa yang dimiliki Jakarta. Tentukan dulu apa yang mau ditiru dari Jakarta," kata Yayat kepada wartawan, Sabtu (23/12/2023).
Ia menerangkan, Jakarta lengkap punya transportasi massal yang sudah terintegrasi, punya pelabuhan dan dekat dengan bandara sehingga punya basis ekonomi kuat.
"Jadi kalau mau bikin 40 kota seperti Jakarta ya harus punya juga mesin penggerak untuk meningkatkan ekonominya," ujarnya.
Yayat memaparkan, sebenarnya kalau bicara pemerataan pembangunan harusnya melakukan redistribusi fungsi yakni dengan membagi fungsi DKI Jakarta dengan kota lain biar tidak terlalu padat atau "obesitas."
"Contohnya, Jakarta membagi pusat pemerintahan ke IKN, pendidikan bisa ke Depok, ekonomi kreatif bisa ke Bandung, industri ke Bekasi seperti Cikarang dan Karawang, sehingga ekonomi bisa tumbuh kembang setara dengan Jakarta," katanya.
Dia menganggap pernyataan Cak Imin yang ingin membuat 40 kota di Indonesia seperti Jakarta sebagai jargon politik.
Terlebih Ketua Umum PKB itu sedang berkontestasi di Pemilu 2024. Tapi, tentu jargon politik harus realistis.
"Namanya jargon politik ya bebas saja, tapi kan harus realistis. Rencana pembangunan kota nasional sudah ada di Kebijakan Pembangunan Perkotaan yang disusun Bappenas. Nggak asal-asalan," katanya.
Yayat menekankan, untuk mewujudkan kota seperti Jakarta diperlukan mencari kepala daerah yang memiliki leadership dan visi membangun kota.
"Tapi itu semua balik ke leadership. Perlu wali kota dengan visi jangka panjang, kalau wali kota mikir jangka pendek yang ada cuma membangun partainya, bukan kotanya. Setiap wali kota harus punya visi membangun kota," imbuhnya.
0 Komentar