Pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing mengatakan tingkat kepuasan publik pada kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebesar 64 persen atau lebih bukanlah kabar mengejutkan, karena Presiden Jokowi responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Kepuasan
di atas 60 persen bisa diartikan tingkat kepuasan publik masih di batas aman
dan mayoritas. Penyebabnya, Jokowi selalu hadir merespons kebutuhan
masyarakat,” kata Emrus, Jakarta, Selasa 26 Juli.
Bahkan,
menurut Emrus, kepuasan publik dapat mencapai minimal 80 persen apabila
didukung oleh kinerja menteri yang maksimal.
Emrus
mengambil contoh tiga menteri yang ia nilai telah bekerja dengan baik, yakni
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Luar
Negeri Retno Marsudi.
"Jokowi
berhasil membangun infrastruktur, jalan tol, bendungan, dan lain-lain, bukankah
keberhasilan ini di-back up Menteri PUPR? Jadi, kinerja menteri tentu berimbas
pada kepuasan publik terhadap Jokowi. Andai semua menteri menjalankan tugasnya,
saya kira tingkat kepuasan masyarakat ke Jokowi bisa 80 persen," ujar
Emrus.
Ke depan,
kata Emrus melanjutkan, agar kinerja pemerintahan positif, penting untuk
membiarkan jatah kursi menteri menjadi hak prerogatif presiden tanpa
dipengaruhi oleh kepentingan partai politik.
"Siapa
pun presiden kita nanti, biarkan presiden mutlak 100 persen menentukan
menterinya. Jangan ada pola komunikasi politik tidak langsung, padahal
tujuannya mau menteri. Kalau menteri tidak punya kinerja baik, partainya yang
harus menarik. Partai proaktif menarik kalau menteri tidak bisa kerja,"
kata Emrus.
Lembaga
Survei Indonesia (LSI) merilis hasil survei tingkat kepuasan publik terhadap
kinerja Jokowi, Minggu 24 Juli. Hasilnya, 64 persen responden merasa puas
dengan kinerja Jokowi.
Di bulan
ini, Indikator Politik Indonesia dan indEX juga mengeluarkan hasil survei.
Masing-masing menyebutkan kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi 67,5 persen
dan 80,9 persen.
0 Komentar