LUAR BIASA ! 'HELIKOPTER UANG' JOKOWI TEBAR RP240,8 TRILIUN

  

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) alias uang helikopter pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) sudah terealisasi Rp 240,8 triliun hingga 14 Oktober 2022.

Sri Mulyani menjelaskan realisasi yang sebesar Rp 240,8 miliar tersebut setara dengan 52,9% dari pagu anggaran yang sebesar Rp 455,62 triliun.

Secara rinci, realisasi tersebut meliputi penanganan kesehatan sebesar Rp 40,6 triliun atau 33,1% dari pagu Rp 122,54 triliun yang digunakan untuk pembayaran klaim pasien Rp 25,1 triliun dan insentif tenaga kesehatan Rp 2,7 triliun.

Kemudian pengadaan vaksinasi Rp 1,7 triliun, insentif perpajakan kesehatan Rp 1,6 triliun serta dukungan APBD termasuk Dana Desa untuk penanganan covid-19 melalui Rp 8,3 triliun.

"Penanganan Covid-19 makin terkendali maka terlihat sekali anggaran kesehatan realisasinya hanya 33%," jelas Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Jumat (21/10/2022).

"Itu rendah tapi bagus, karena kita berharap anggaran penanganan Covid-19 semakin kecil artinya Covid-19 makin terkendali atau hilang," kata Sri Mulyani melanjutkan.

Selanjutnya realisasi perlindungan masyarakat sebesar Rp 109,3 triliun atau 70,7% dari pagu Rp 154,76 triliun yaitu untuk PKH Rp21,4 triliun kepada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan Kartu Sembako Rp 32,9 triliun bagi 18,8 juta KPM.

Selanjutnya BLT minyak goreng Rp 7 triliun bagi 23,9 juta penerima, BLT BBM Rp 6,4 triliun bagi 20,65 juta KPM, Kartu Prakerja Rp 12,8 triliun bagi 3,6 juta peserta dan BLT Desa Rp 21,2 triliun bagi 7,5 juta KPM.

Kemudian subsidi upah Rp 5,1 triliun untuk 8,4 juta pekerja, BT-PKLWN Rp 1,3 triliun yang disalurkan oleh Polri kepada 683 ribu penerima dan TNI kepada 1,4 juta penerima serta dukungan APBD Rp 1,2 triliun.

"Ini bagus karena masyarakat langsung bisa merasakan manfaatnya," ucap Sri Mulyani.

Terakhir, penguatan pemulihan ekonomi baru terealisasi 51% atau Rp 90,9 triliun dari pagu Rp 178,32 triliun yakni meliputi program padat karya Rp 15 triliun, pariwisata dan ekonomi kreatif Rp 5,5 triliun serta ketahanan pangan Rp 14 triliun.

Berikutnya untuk kawasan industri Rp 0,9 triliun, dukungan UMKM (subsidi KUR dan IJP) Rp 20,8 triliun, insentif perpajakan Rp 13,3 triliun serta infrastruktur dan konektivitas Rp 11,5 triliun.

"Kita berharap Oktober, November dan Desember ini belanja bisa diakselerasi sehingga dapat membantu masyarakat dan dapat dirasakan dampak positifnya terhadap perekonomian kita," jelas Sri Mulyani.