Gubernur Jawa Tengah yang juga Bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo berbagi cerita terkait organisasi kemasyarakatan (ormas) yang kadang ada bergerak menolak investasi di sebuah daerah.
Hal tersebut disampaikan Ganjar Pranowo saat menjadi keynote speaker dalam webminar bertajuk 'Pemantapan Koordinasi Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Menjaga Stabilitas Sosial Politik, Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum' pada Selasa (1/8/2023) yang diadakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Ganjar menyebutkan pentingnya pemberdayaan, pelatihan, pengawasan serta pemantauan. Tim terpadu pengawasan ormas sesuai Permendagri Nomor 56 tahun 2017.
"Kita lakukan deteksi dini, peran Bin Daerah ini penting. Sehingga ada early warning system. Tentunya ada juga deteksi dan antisipasi dari kepolisian, TNI yang sering blusukan, dan di grup forkopimda ada early warning system," ucap Ganjar.
Meskipun ormas dapat dimanfaatkan untuk kebaikan masyarakat, namun terkadang disebut Ganjar Pranowo ada ekses tidak baik dari ormas. Untuk itu ia menyebutkan pentingnya sistem pengaduan dari masyarakat.
"Tapi ada satu dua ormas kadang-kadang melampaui.
Karena banyak investasi masuk di Jawa Tengah, contohnya kemarin ada (investor) yang mengadu diganggu ormas X. Langsung saya telepon, dekati, ajak bicara apa maunya, representasi perusahaannya, setelah duduk bersama ini persoalan dalam investasi, ekses yang muncul karena akses nya buntu," sambungnya.
Ganjar menyebutkan apabila terjadi kekakuan maka dapat menganggu investasi. Untukl itu, dirinya akan turun tangan untuk mencari solusi yang terbaik untuk semua pihak.
"Kalau mau bicara soal akses bisnis, akses sumber daya, tapi tidak boleh menghentikan investasinya. Kita harus tegas dan keras kalau sudah ada menganggu ini. Pengawasan harus aktif jangan pasif saja. Pemerintah daerah harus punya intel, ada kursus singkat Intel di Kesbangpol," kata Ganjar.
0 Komentar