Penambahan anggaran untuk alokasi belanja alat utama sistem persenjataan (alutsista) berasal dari pinjaman luar negeri sampai mencapai lebih dari 4 miliar dollar AS, atau sekitar Rp 61,7 triliun dipertanyakan.
Menurut Peneliti Senior Imparsial sekaligus Ketua Badan Pengurus Centra Initiative Al Araf, peningkatan alokasi anggaran belanja alutsista kemungkinan besar sulit direalisasikan dalam waktu singkat.
Apalagi masa kerja Kabinet Indonesia Maju kurang dari 1 tahun. Al Araf menilai, masa kerja kurang dari 1 tahun kurang memadai buat memproses kontrak pembelian alutsista baru.
Selain itu, kata Al Araf, jika proses pembelian dikebut kemungkinan hanya untuk membayar alutsista yang sudah dalam kontrak pembelian sebelumnya. "Apalagi, menteri pertahanannya sudah sibuk dengan agenda kampanye,” kata Al Araf dalam keterangannya saat dihubungi pada Kamis (30/11/2023).
Yang dimaksud Al Araf adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga merupakan calon presiden nomor urut 2. Dia bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka akan menjalani masa kampanye selama 3 bulan.
Mereka akan bersaing dengan 2 pasangan kandidat lain, yaitu capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, dan pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Al Araf menilai, jika pemerintah memang benar-benar ingin menaikkan alokasi anggaran belanja untuk alutsista sebaiknya dilakukan pada 2024 atau selepas Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Presiden (Pilpres), dengan mengangkat Menhan baru supaya fokus bekerja dan tak sibuk dengan urusan kontestasi politik.
"Kalau menteri fokus bekerja, kenaikan anggaran sebenarnya normal saja. Namun, kenaikan alokasi menjelang pemilu dan menteri bersangkutan ikut dalam kontestasi. Wajar jika masyarakat curiga bahwa alokasi akan digunakan untuk kepentingan pemenangan pemilu,” kata Araf.
0 Komentar